Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers

Pemerintah Didesak untuk Pangkas Hambatan Birokrasi

By Imadudin Adam - Selasa, 31 Oktober 2017 | 07:46 WIB
Inilah kondisi bagian dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, saat ditinjau Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Selasa (8/8/2017). (FERI SETIAWAN/BOLASPORT.COM)

 Sejumlah pengurus induk organisasi cabang olahraga mendesak pemerintah untuk memangkas hambatan birokrasi dan segera menetapkan pejabat definitif di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Para pengurus induk organisasi cabor ingin kepastian siapa yang akan bertanggung jawab terhadap peningkatan prestasi olahraga.

"Kita sudah tidak punya waktu, mengingat pelaksanaan Asian Games 2018 hanya tinggal sepuluh bulan," kata Ketua Umum Indonesia Jetsport Boating Association (IJBA), Saiful Sutan Aswar Senin (30/10/2017) seperti dikutip Bolasport.com dari Tribunnews.com.

Desakan yang sama dilontarkan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tenis Indonesia (PP PESTI) Arianto Amiruddin dan Ketua Bidang Usaha dan Dana Pengurus Besar Persatuan Basket Indonesia (PB Perbasi).

Ketiganya memberikan keterangan pers secara terpisah, pada Minggu (29/10/2017) kemarin. Saiful Aswar menjelaskan, sejak Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dibubarkan pasca hasil buruk kontingen Indonesia dalam SEA Games Kuala Lumpur Agustus lalu.
 
(Baca Juga: Bagaimana Alur Anggaran untuk Cabor Setelah Bubarnya Satlak Prima?)

Tanggung jawab peningkatan prestasi para atlet ditumpukan pada pengurus pusat/pengurus besar (PP/PB) cabang olahraga. "Kemenpora berperan sebagai fasilitator sekaligus menjalankan fungsi pengawasan, dibantu oleh KONI," ujar Fully.

Sinergitas antara Kemenpora dengan pengurus cabang olahraga (cabor) menjadi krusial, lanjut Fully. Karena selama ini banyak program yang direncanakan oleh cabor tidak dapat berjalan dengan baik.

"Ada hambatan sistem administrasi dan birokrasi yang panjang serta kebijakan dalam hal penganggaran yang tidak sejalan dengan perencanaan cabor," tuturnya. 
"Sinergitas dapat terbentuk apabila hambatan birokrasi bisa dibuat sederhana dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Arianto Amiruddin mengungkapkan, salah satu posisi penting di Kemenpora yang ikut bertanggung jawab dalam peningkatan prestasi olahraga adalah Deputi IV yang sejak Februari 2017, lowong dan diisi oleh pelaksana tugas (plt).

Arianto berharap, posisi lowong tersebut segera diisi oleh pejabat definitif yang tidak saja berpengalaman, tapi juga memiliki rekam jejak bekerjasama dengan beragam induk organisasi olahraga. 

"Pejabat tersebut seyogianya berasal dari internal (kementerian). Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi bagi pejabat eksternal untuk beradaptasi, belajar begitu banyak dan mengenal karakter semua cabor,” ujar Arianto.