Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Mantan atlet Olimpiade di cabang olahraga tenis meja, Toni Meringgi mengatakan agar atlet tenis meja berprestasi diberikan kesempatan karena mereka memiliki hak untuk masuk pelatnas Asian Games 2018.
"Atlet tenis meja berprestasi itu punya hak untuk masuk pelatnas. Jangan sampai terjadi mereka tidak mendapatkan haknya. Harus dilakukan seleksi sebelum digelar pelatnas tenis meja Asian Games 2018," tutur Toni Meringgi seperti dikutip Bolasport.com dari Tribunnews.com.
Permintaan pelatih tenis meja yang sukses mengantarkan Tim Tenis Meja Indonesia meraih medali emas pada SEATTA di Manila 2010 agar digelar seleksi cukup beralasan.
Sebab, dia merasa ada upaya menutup kesempatan atlet berprestasi.
Sebelumnya, Ketua Harian PB PTMSI, Anton Suseno juga meminta Kemenpora tidak gegabah dalam menangani persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018.
(Baca Juga: Pihak Anthony Joshua Ogah Turuti Permintaan Deontay Wilder Terkait Persentase Pembagian Uang)
Terutama menyangkut soal kualitas atlet yang dipersiapkan dan penyaluran anggaran pelatnas mengingat belum tuntasnya dualisme kepengurusan tenis meja di Tanah Air.
Seperti diketahui, sudah bertahun-tahun tenis meja Indonesia mengalami kemerosotan prestasi sebagai dampak dari adanya dua induk organisasi tenis meja, PB PTMSI di bawah pimpinan Ketua Umum Lukman Edy dan Pengurus Pusat (PP) PTMSI yang dinakhodai oleh Oegroseno.
Berbicara masalah pelatnas tenis meja Asian Games 2018, Anton menyebut ada hak-hak atlet terbaik tenis meja berprestasi yang dirampas.
Sebab, dia mendengar pihak PP PTMSI telah memanggil pemain untuk Pelatnas. Namun atlet yang dipanggil bukan kualitas yang terbaik.
"Dari kaca mata saya sebagai mantan pemain nasional saya melihat mereka bukan yang terbaik karena tidak ada yang masuk semifinal Pekan Olahraga Nasional (PON) lalu. Bahkan ada yang tidak ikut PON. Mungkin hanya Vicky Supit yang bagus namun yang lainnya patut dipertanyakan. Yang lainnya telah merampas hak atlet terbaik berprestasi," paparnya.
Selain mempertanyakan masalah pemanggilan atlet, Anton juga berniat menggugat masalah penyaluran anggaran Pelatnas yang disebutnya salah kaprah.
"Kalau sudah ada MoU soal dana Pelatnas Kemenpora dan PP PTMSI maka kita akan protes," katanya.