BPK Anggan Pengelolaan Keuangan Inasgoc Sudah Lebih Baik

Perhatian diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc).

Hal ini bertujuan agar Inasgoc bisa mensukseskan penyelenggaraan dan mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan yang bersumber dari APBN seperti keinginan Presiden Joko Widodo.

"Saat ini, BPK sudah melakukan pemeriksaan dan menilai pengelolaan keuangan Inasgoc tahun ini sudah jauh lebih baik dari tahun lalu," tutur Anggota III BPK-RI, Achsanul Qosasih seperti dikutip Bolasport.com dari Tribunnews.com.

Menurut Achsanul, BPK memang telah menempatkan beberapa personil pemeriksa yang bertugas memberikan arahan dan pengawasan mengenai tata kelola keuangan negara. Tujuannya, agar Inasgoc terhindar dari politisasi dan kriminalisasi. 

"Inasgoc itu kan sebuah lembaga yang terdiri dari sejumlah kalangan. Ada dari TNI, politisi, pengusaha, pengusaha, dan LSM yang sama sekali tidak memahami Undang-undang keuangan negara dan tata kelola keuangan negara yang baik.

Makanya, BPK langsung melakukan pemeriksaan sembari Inasgoc melaksanakan pekerjaan agar pengelolaan keuangannya bisa lebih baik. Jadi, Inasgoc bisa terhindari dari politisasi dan kriminalisasi," papar Achsanul Qosasih.

(Baca Juga: Rapat Koordinasi Inasgoc Dihadiri 45 Perwakilan Negara Peserta Asian Games 2018)

Secara terpisah, Ketua Inasgoc, Erick Thohir mengapresiasi keterlibatan BPK yang memberikan perhatian khusus dan pendampingan kepada Inasgoc dalam pengelolaan keuangan negara. 

"Saya sangat mengapresiasi peran BPK. Dan, saya pastikan Inasgoc akan terus berkoordinasi dengan BPK dalam upaya mewujudkan keinginan Presiden Jokowi agar sukses administrasi dan pelaksanaan Asian Games 2018," tuturnya. 

Demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik, kata Erick Thohir, bukan hanya BPK yang dilibatkan tetapi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan juga digandeng. Hal ini terkait dimana Inasgoc memperoleh anggaran hampir Rp 6,6 triliun yang bersumber dari APBN dan sponsor termasuk pajak.