Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dituntut oleh perusahaan Belgia Target Eleven untuk segera membayar hutangnya sebesar $47 juta atau sekitar Rp672 miliar.
Target Eleven diketahui sebagai perusahaan yang bergerak di bidang even dan pemasaran olahraga serta konsultasi di bidang penasehat.
Terkait hutang ini terjadi saat PSSI dan Target Eleven bekerja sama pada tahun 2011.
Setelah awal komunikasi itu, kerjasama untuk pengelolaan kompetisi sepak bola profesional yang terdiri dari dua divisi di Indonesia itu berlangsung.
Tepat saat PSSI dipimpin Djohar Arifin Husein pada 2013 itu pun disepakati kerjasamanya.
Agensi yang berkantor pusat di Brussels tersebut bahkan mengatakan telah mengirimkan perwakilan mereka untuk menyambangi Indonesia.
Baca Juga: Peran Krusial Kapten Chelsea di Balik Kelolosan ke Perempat Final Liga Champions
Saat itu perwakilan Target Eleven didampingi mantan Presiden Liga Premier, Sir David Richards sudah berkunjung ke Indonesia.
Komunikasi berjalan dengan lancar dan terjadilah kerjasama itu, walaupun akhirnya kompetisi tak berjalan sesuai rencana.
Justru yang terjadi korupsi, pengaturan skor, dan adanya perubahan dalam organisasi PSSI yang akhirnya menyebabkan situasi kompleks.
Manajer Umum Target Eleven saat ini, Patrick Mbaya mengatakan bahwa kedua belah pihak mencoba menyelesaikan perselisihan ini.
Namun, tak kunjung selesai justru PSSI dinilai hanya menggulur waktu.
Untuk itu Perusahan Belgia tersebut mmengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase untuk Olahraga (CAS) agar utang tersebut segera dibayar.
Baca Juga: Aaron Ramsdale Hanya Butuh Waktu Jadi Kiper Utama Timnas Inggris
“Persatuan Sepak Bola Indonesia (FA) menunjuk saya pada Juni 2013 untuk menata kembali dua liga sepak bola profesional dan mengelolanya selama sepuluh tahun,” ujar Patrick Mbaya sebagaimana dilansir BolaSport.com dari rtbf.be.
“Atas permintaan ini, saya melakukan beberapa perjalanan ke Jakarta dengan, khususnya, Sir David Richards dan Mr. Phil Gartside (mantan Ketua Bolton Wanderers, anggota Komite Eksekutif Liga Premier dan mantan CEO Stadion Wembley yang baru)," ucapnya.
Menurutnya, pada Juni 2013 Target Eleven dan PSSI sepakat untuk mewujudkan itu semua dengan menandatangani kesepakatan.
“Jelas disepakati remunerasi tetap dan variabel lain, yang terakhir tergantung pada kontrak komersial yang harus kami tandatangani seperti perjanjian sponsor dan hak siar televisi,” katanya.
“Kami telah mengadakan pembicaraan dengan kelompok televisi yang akan menghasilkan kontrak 10 tahun dengan jumlah total 1,5 miliar dolar AS. Tetapi Federasi Indonesia tidak memenuhi komitmen keuangannya karena perjuangan internal.”
Baca Juga: Kandidat Juara Liga 1 2021-2022, Bali United Bukukan Rekor Sekaligus
Setelah itu, bukannya kepengurusan berikutnya membenahi permasalahan dengan baik.
Justru semua menjadi kacau setelah Edy Rahmayadi terpilih jadi ketua umum PSSI pada tahun 2016.
Sebab setelah menjabat selama tiga tahun ia mengundurkan diri, sehingga tak ada perkembangan yang signifikan.
Sementara itu Target Eleven tetap melanjutkan proyek tersebut sesuai kesepakatan pada 2013, namun pada akhirnya mereka tidak menerima bayaran dari PSSI.
PSSI disinyalir sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara damai, sehingga Target Eleven menghentikan sementara proses gugatan mereka.
Akan tetapi, selama berbulan-bulan tidak juga ada kelanjutan dari PSSI.
Sehingga Target Eleven menilai bahwa permasalahan ini tak akan terselesaikan karena PSSI malah mengulur waktu dibanding langsung menyelesaikan.
Untuk itu, hingga saat ini Kamis Maret 2022, PSSI memiliki utang kepada Target Eleven mencapai US$47.141.293,38.
Baca Juga: Komentar Marco Motta Pasca Hidung Berdarah saat Bela Persija
Jumlah itu merupakan peningkatan bunga dari hari ke hari akibat tidak adanya penyelesaian.
Dengan menunggu keputusan dari pengadil arbitrase, dan prosedur yang normal untuk melanjutkan secara paralel, Target Eleven baru saja menunjuk Arbiter.
Untuk ini PSSI memiliki waktu 10 hari untuk melakukan hal yang sama, apabila mereka tak bisa melakukan hingga 21 Maret ketua pengail yang akan mengurusnya.
Para arbiter ini nantinya akan memilih seorang presiden untuk menyusun ruang arbitrase dan prosedurnya bisa sampai ke inti masalah.