Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - Anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyadh, menjelaskan jika Tim Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia akan menghasilkan regulasi khusus untuk pertandingan sepak bola di Indonesia.
Seperti diketahui, PSSI, FIFA, AFC, dan Pemerintah Indonesia sepakat membentuk tim ini pada Kamis (13/10/2022).
Pihak-pihak tersebut juga akan mengirimkan utusan diantaranya dari FIFA yakni ada dua orang.
Baca Juga: Tanah Kuburan Masih Basah, Fun Football PSSI dengan FIFA Dinilai Tidak Punya Hati Nurani
Terkait hasil tim gugus tugas ini menyangkut keamanan, stadion, dan aspek-aspek yang mendukung jalannya pertandingan.
Berkaca dari Tragedi Kanjuruhan, keamanan akan jadi fokus utama agar tidak terulang di kemudian hari.
"Langsung jadi aturan. Nanti dari PSSI akan langsung disahkan dalam kongres berikutnya."
"Aturan kompetisi masuk, aturan khusus pertandingan dan keamanan beserta stadion."
"Semua satu per satu masuk," kata Ahmad Riyadh saat ditemui di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Baca Juga: PSSI Kirim 8 Pengacara untuk Bela Akhmad Hadian Lukita yang Jadi Tersangka
Ahmad menjelaskan demi berjalannya rencana transformasi ini, peran pemerintan menjadi cukup krusial.
Pasalnya saat ini stadion yang ada merupakan milik pemerintah.
"Semua stadion kan punya pemerintah, semua milik Pemda."
"Kita ga punya stadion sehingga tetap peran pemerintah nomor satu, sesuai inpres 3 tahun 2019," tambahnya.
Baca Juga: PSSI Pastikan Akan Gelar KLB, Tapi...
Terkait masa kerja, pria yang menjabat sebagai Ketua Asprov PSSI Jawa Timur ini menegaskan jika gugus tugas akan bertugas hingga akhir bulan November.
Hal lain yang membutuhkan waktu cukup panjang adalah terkait keamanan.
Pembahasan masalah keamanan harus sejalan dengan aturan lain.
"Sampai menentukan satu Minggu sebelum kompetisi jalan. sudah selesai."
"November ditargetkan, akhir harus sudah selesai. Ya, akhir November."
"Yang agak lama mungkin di sistem kepolisian kan untuk menjadikan suatu perkap tak mudah. Harus sampai harmonisasi dengan peraturan lain."
"Jangan sampai tabrakan dengan aturan lain. Ya harmonisasi pokoknya, tapi dipercepat sesuai perintah Kapolri," pungkasnya.