Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
BOLASPORT.COM - FIFA menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dan bersifat administrasi berupa pembatasan dana subsidi FIFA Forward seiring pencabutan mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Meski demikian, para pengamat sepakbola menilai pemerintah harus terus menjadi bagian dan berjalan beriringan dalam melakukan transformasi sepak bola nasional.
Pengamat sepak bola, M Kusnaeni, mengatakan transformasi sepak bola indonesia adalah komitmen bersama yang harus dilaksanakan.
Ia menilai jangan biarkan PSSI bekerja sendiri.
Komentator sepak bola itu menilai Indonesia merupakan negara besar di dunia sepak bola internasional.
Meskipun belum bisa berprestasi, namun FIFA melihat potensi yang dimiliki Indonesia.
"Kita punya massa sepak bola fanatis yang berlimpah, mungkin yang terbaik di Asia."
Baca Juga: Indonesia Disanksi Pembatasan Dana FIFA Forward, Apa Itu?
"Sepak bola Eropa adalah masa kini, sementara masa depan ada di Asia dan Afrika."
"FIFA mencermati hal ini, jangan kecewakan mereka,” ungkap M Kusnaeni.
Di sisi lain, pengamat sepak bola lainnya yakni Kesit Budi Handoyo mengatakan transformasi sepak bola Indonesia harus dijalankan dengan serius.
Ini karena FIFA akan melakukan pengawasan.
"Perbaikan harus dilakukan di berbagai lini."
"Tidak hanya mencakup infratruktur atau tata kelola kompetisi domestik tapi juga pembinaan usia dini yang selama ini tak terurus dengan baik."
"PSSI harus bekerja keras dan mendapat dukungan penuh,” kata Kesit Budi Handoyo.
Baca Juga: Lobi PSSI Dinilai Bagus Usai Terhindar dari Sanksi FIFA
Ia secara tegas menyebut kegagalan Indonesia murni kesalahan pemerintah.
“Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan masalah berefek buruk ke PSSI."
"Beruntung kita masih selamat dan harus ada perubahan besar-besaran ke depannya,” katanya.
Hal krusial yang penting dilakukan ke depannya memperjelas legal standing berkaitan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lainnya.
"PSSI harus duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini bareng pemerintah. Kita mau di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini."
"Maksudnya, kalau kita mau menggelar hajatan besar olahraga internasional, posisi politiknya harus tegas. Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20."
"Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel. Mereka harus dibentengi menghadapi kasus-kasus ini ke depannya,” ujar Kusnaini.
“Jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola. Jangan sampai terjadi lagi PDIP alias Piala Dunia Isinya Politik."
"Apa yang terjadi kemarin, berkaitan dengan Piala Dunia U-20 memalukan. Beruntung lewat lobi-lobi yang ciamik, akhirnya FIFA tidak menghukum Indonesia dengan berat, cuma ke depan kejadian lagi sulit buat kita berkelit. Pemerintah harus berkomitmen terhadap sepak bola, tidak dimasuki intervensi politik,” timpal Akmal Marhali.
Seiring Indonesia yang terbebas dari sanksi ban, para pengamat berharap PSSI bisa dapat kesempatan menghelat Piala Dunia U-17 2023.
FIFA baru saja membatalkan pelaksanaan event tersebut di Peru, karena ketidaksiapan pemerintah mereka.
“Piala Dunia U-17 momentum bagus buat Indonesia. PSSI dan pemerintah bisa memulihkan nama baik. Sejatinya kita siap menggelarnya."
"Jika FIFA benar-benar kemudian mempercayai kita jadi tuan rumah Piala Dunia U-17, mohon dengan sangat agar kepercayaan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai kita terpeleset untuk kedua kalinya,” ucap Kusnaeni yang juga diamini Kesit dan Akmal.