Sebanyak 20 orang pengurus kabupaten dan kota PBSI se-Sumut berencana mendatangi Kantor Kementerian Politik Hukum dan Kemanan (Polhukam) di Jakarta untuk bertemu dengan Ketua Umum PBSI Pusat yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam, Jenderal Wiranto.
Langkah ini diambil guna meminta kejelasan terkait sanksi pembekuan sepihak yang dijatuhkan PBSI Pusat kepada Pengprov PBSI Sumut.
"Langkah kami sekarang adalah menyatukan sikap. Bahwasannya kami tetap akan memperjuangkan aspirasi kami untuk memulihkan status Pengprov PBSI Sumut yang dibekukan secara sepihak oleh PBSI Pusat," ungkap Datuk Selamat Ferry yang merupakan Ketua PBSI Kabupaten Deli Serdang sekaligus Ketua Dewan Penasehat Pengprov PBSI Sumut, Senin (18/9/2017).
Sebagai orang yang punya nama besar dan berpengaruh di negeri ini, Datuk Selamat Ferry berkeyakinan Pak Wiranto tidak akan sampai hati melihat apa yang terjadi pada Pengprov PBSI Sumut.
"Dan saya yakin dan percaya Pak Wiranto akan terbuka untuk kami. Jadi kalau Pak Wiranto berhadapan dengan kami, kami yakin dan percaya, ini pasti akan clear," tandasnya.
Ini kali kedua, Rombongan Pengkab/Pengkot se-Sumut bertolak ke Jakarta pasca dijatuhkannya sanksi pembekuan oleh PBSI Pusat.
Sebelumnya, pada Senin (11/9) lalu, mereka telah bertemu dengan Ketua KONI Pusat Tono Suratman di Gedung KONI Pusat Jakarta.
Keesokan harinya, Selasa (12/9), mereka mendampingi Ketua Umum Pengprov PBSI, Yohanes IW yang dipanggil oleh PBSI Pusat untuk mengikuti Sidang Kode Etik di Kantor PBSI Pusat di Cipayung Jakarta.
Namun proses Sidang Kode Etik tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Johannes IW dan Forum Pengkab/Pengkot PBSI se-Sumut. Sebab, pelaksanaan sidang tidak sesuai dengan surat pemanggilan yang diterima oleh Johannes IW.
Di dalam surat disebutkan agenda Sidang Kode Etik adalah pembelaan Pengprov PBSI Sumut atas tuduhan pelanggaran AD/ART terkait pelaksanaan Muskotlub PBSI Pengkot Medan.
| Editor | : | Imadudin Adam |
| Sumber | : | Tribunnews.com |
Komentar