BOLASPORT.COM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaaan Negeri Jakarta menuntut hukuman dua tahun enam bulan penjara untuk mantan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono.
Nasib Joko Driyono ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mantan Plt Ketua Umum PSSI itu dituntut hukuman dua setengah tahun penjara terkait kasus perusakan dokumen.
Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sigit Hendradi, menyatakan bahwa Jokdri memenuhi unsur dalam Pasal 235 jo 233 jo 55 ayat (1) poin kesatu, sebagaimana dakwaan alternatif kedua subsider.
Pasal 233 KUHP tersebut berbunyi:
"Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti (akte), surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara selama-lamanya empat tahun."
Baca Juga: Joko Driyono Bawa Dirut Persija Jakarta ke Pengadilan
Tuntutan tersebut dibacakan saat sidang lanjutan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim H. Kartim Haeruddin yang berlangsung pada Kamis (4/7/2019).
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa mengakui telah memerintahkan saksi Mardani Mogot bersama saksi Mus Muliadi memasuki areal yang sudah diberi garis polisi untuk mengambil sejumlah barang.
JPU juga mengatakan bahwa tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk menghapus pidana atas perbuatan terdakwa.
"Hal yang bisa meringankan ialah terdakwa belum pernah dihukum," kata Sigit.
Kendati begitu, penasehat hukum Jokdri optimistis kliennya bisa terbebaskan dari tuntutan tersebut.
Setelah sidang, anggota tim penasihat hukum terdakwa, Mustofa Abidin, yakin bisa mematahkan dalil-dalil tuntutan jaksa terhadap kliennya tersebut.
Baca Juga: Sidang Perdana Joko Driyono, Didukung Mantan Pemain Timnas hingga Tuntutan Pasal Berlapis
Menurut Mustofa, tidak terdapat satu pun fakta di persidangan yang memenuhi unsur pasal yang digunakan JPU dalam tuntutannya.
"Kami optimistis, nanti saat pledoi kami akan memaparkan semua argumentasi hukum kami yang bisa mematahkan argumentasi JPU," ujar Mustofa kepada wartawan.
Mustofa juga menyatakan akan membedah satu per satu unsur dalam pasal 233 KUHP sesuai fakta-fakta di persidangan.
"Nanti akan terlihat jelas apabila pasal itu kami sandingkan dengan fakta persidangan," ucap Mustofa.
"Tunggu saja nanti nota pembelaan dari kami," tutur dia.
Mustofa menilai kasus ini tak seperti berita yang tersebar bahwa seolah terdakwa adalah mafia pengatur skor.
Hal ini dikarenakan memang tidak ada satu pun fakta yang mengarah ke hal tersebut selama persidangan.
Mustofa juga mengatakan bahwa perkara ini, sesuai fakta persidangan, sama sekali tidak terkait dengan perkara match-fixing di sepak bola.
Rencananya sidang akan dilanjutkan pada Kamis (11/7/2019) dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan tim penasihat hukum.
View this post on Instagram
| Editor | : | Taufan Bara Mukti |
| Sumber | : | BolaSport.com |
Komentar