BOLASPORT.COM - Pengamat sepak bola Akmal Marhali berharap tidak akan ada lagi olahraga yang dicampur aduk dengan politik seusai Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Ia mengharapkan tidak akan ada lagi Piala Dunia Isinya Politik (PDIP) di sepak bola Tanah Air.
FIFA telah memutuskan Indonesia dijatuhi sanksi administrasi dengan membekukan bantuan dana dari program FIFA Forward 3.0.
Sanksi ini buntut dari Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang seharusnya bergulir di Tanah Air pada 20 Mei-11 Juni mendatang.
Namun, Indonesia dicoret oleh FIFA karena dinilai tidak dalam kondisi siap dan akhirnya sanksi pun harus diterima.
Sanksi administrasi yang diterima Indonesia yakni FIFA tidak akan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 104 miliar.
Sanksi ini disebut sebagai sanksi ringan karena sebelumnya Indonesia pernah merasakan di banned oleh FIFA pada 2015.
Situasi ini pun membuat Akmal Marhali menilai Indonesia beruntung karena hanya mendapatkan sanksi administrasi saja.
Akan tetapi, dengan adanya sanksi ini Akmal pun berharap semua pihak intropeksi diri.
Sebab batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 juga tak lepas dari isu penolakan timnas Israel datang ke Tanah Air.
Bahkan pemerintah daerah seperti Gubenur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menolak.
Situasi ini pun membuat Akmal berharap kejadian serupa tak akan terulang lagi ke depannya.
Akmal Marhali bahkan menekankan agar tidak ada lagi PDIP dalam kegiatan olahraga ke depannya, khususnya yang berskala internasional.
Baca Juga: Presiden FIFA Merespons Pernyataan Erick Thohir soal Sanksi Ringan Indonesia
PDIP yang dimaksud Akmal disini yakni singkatan dari Piala Dunia Isinya Politik.
Ia berharap tak akan ada lagi campur aduk olahraga dengan politik, apalagi yang harus dikaitkan dengan politik internasional.
“Tidak boleh ada lagi PDIP, PDIP yang dimaksud di sini bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tapi Piala Dunia Isinya Politik,” ujar Akmal Marhali sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (7/4/2023).
“Sepak bola harus tetap menjadi sepak bola, jangan sampai kemudian sepak bola dijadikan kendaraan politik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Akmal pun berharap ke depannya hal serupa tak terulang.
Oleh karena itu, ia berharap PSSI dan pemerintah bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
Tentu saja hal ini dilakukan agar kejadian serupa tak terulang lagi.
Ia menyebut rasanya federasi akan sia-sia apabila sudah berjuang melakukan bidding dan saat berhasil gagal dilakukan.
Bahkan persiapan panjang yang dilakukan sia-sia.
Untuk itu, ia berharap agar ke depannya antara politik dan olahraga bisa dipisahkan.
“Jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola,” kata Akmal.
“Jangan sampai lagi ada PDIP (Piala Dunia isinya Politik) di sepak bola Indonesia. FIFA sangat tabu dengan intervensi politik praktis di sepak bola,” ujarnya.
Menurutnya PSSI harus duduk satu mejad dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini dengan pemerintah.
Akmal mengatakan harus jelas kita mau ada di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini.
Untuk itu ke depannya harus diperjelas legal standing berkaitan dengan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lain.
Baca Juga: Klarifikasi Zainudin Amali Terkait Isu Pelanggaran Etik FIFA yang Dilakukan Indonesia
“Maksudnya, kalau kita mau menggelar hajatan besar olahraga internasional, posisi politiknya harus tegas,” kata Akmal.
“Harus dilakukan judicial riview terhadap konstitusi bangsa agar tidak diterjemahkan secara tekstual, tapi kontekstual.
“Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20 terulang. Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel,” ujarnya.
View this post on Instagram
| Editor | : | Metta Rahma Melati |
| Sumber | : |
Komentar