DKI Jakarta Bisa Kehilangan Atlet Karena Seretnya Dana

Dengan kondisi keuangan yang terbatas ini, KONI DKI menganggap persiapan menghadapi PON 2020 tidak dapat berjalan maksimal.

"Seharusnya kita sudah memulai pelatda pada April ini, namun harus tertunda sampai saat yang tak bisa ditentukan." lanjutnya.

Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial yang juga hadir dalam acara pembukaan Raker Perprov PRSI DKI ini mengaku heran akan adanya hambatan pencairan dana pembinaan yang dihadapi KONI dan Pengprov PRSI.

"Sebenarnya kami sudah menyelesaikan beberapa masalah yang sempat terkatung-katung soal KONI dan pembinaan olahraga ini, seperti pembentukan pengurus KONI DKI serta penyelesaian masalah bonus atlet PON DKI. Namun soal dana, kami terkendala beberapa hal," kata Syahrial.

Menurutnya, hambatan soal turunnya anggaran merupakan imbas dari sengketa dualisme kepengurusan KONI DKI.

"Sebelum adanya pergantian, kami meminta kepada kepengurusan KONI DKI utnuk  membentuk pengurus KONI DKI dalam waktu selambantya 15 hari yaitu pada 15 Desember, karena itu batas waktu pencairan dana," katanya.

Sayangnya, batas waktu tersebut tak dipenuhi sehingga dana pembinaan sebesar Rp 80 miliar hangus.

(Baca Juga: Jelang Hadapi Liverpool di Liga Champions, Pep Guardiola Beri Bocoran Bek yang Akan Dipilih)

Untuk APBD 2018 ini, anggaran buat pembinaan cabor, menurut Syahrial, mencapai Rp 150 miliar. "Ini termasuk buat dana pembinaan atlet. Sementara untuk operasional KONI disediakan Rp 20 milyar," katanya. Ia menyebutkan, dana ini akan segara dicairkan.

Syahrial sendiri lebih menyorot tentang isu kesejahteraan atlet yang kemudian berbuntut dengan isu kepindahan ke daerah lain.