Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Zainudin juga melakukan review semua regulasi yang ada di kementerian yang membidangi kepemudaan dan keolahragaan ini untuk mempercepat pelayanan publik.
Kemenpora dulu lanjutnya, terkenal dengan pelayanan publik yang bertele-tele dan berbelit belit untuk itu harus diperbaiki.
"Semua tidak akan berhasil hanya dengan perintah dan arahan tanpa dukungan para pejabat. Saya berterima kasih kepada para pejabat mulai Pak Sesmenpora, semua deputi hingga ke bawahnya karena mendukung ini dan ini adalah hasil kita bersama-sama," ujarnya.
Menteri yang mampu membuat image Kemenpora RI secara bertahap menjadi lebih baik ini juga menekankan bahwa setiap program yang akan dikeluarkan harus jelas output, outcome dan kemanfaatannya di tengah masyarakat.
Baca Juga: Winger Persib Ghozali Siregar ke PSMS Medan ? Begini Kata Umuh Muchtar
"Jika ada program yang muncul tanpa bisa mengait lima program prioritas dan ukurannya tidak sesuai kemanfaatannya di tengah masyarakat maka harus dicoret dan diganti," urainya.
Berikut Daftar Opini BPK RI untuk Kemenpora RI dari Tahun (2009-2019 ):
Tahun 2009 ( Wajar Tanpa Pengecualian)
Tahun 2010 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2011 (Wajar Dengan Pengecualian )
Tahun 2012 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2013 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2014 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2015 (Tidak Menyatakan Pendapat)
Tahun 2016 (Tidak Menyatakan Pendapat)
Tahun 2017 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2018 (Wajar Dengan Pengecualian)
Tahun 2019 ( Wajar Tanpa Pengecualian)