Terverifikasi Administratif dan Faktual oleh Dewan Pers
Adapun ajang Piala AFF 2022 akan dimulai pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023.
Sanksi FIFA karena Intervensi
Banyak negara yang terkena sanksi FIFA gara-gara masalah politis akibat intervensi pemerintah setempat.
Indonesia sendiri pernah mengalaminya pada 30 Mei 2015.
Sanksi itu bermula dari dari keputusan Kemenpora membekukan PSSI pada 17 April 2015 karena tak mematuhi imbauan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tentang gelaran Liga Indonesia 2015.
FIFA menjatuhkan sanksinya dengan 3 hukuman.
Pertama, mencabut keanggotaan PSSI.
Kedua, melarang Timnas Indonesia dan seluruh klub Tanah Air mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC.
Ketiga, anggota dan ofisial PSSI tak bisa mengikuti program pengembangan, latihan, dan kursus dari FIFA dan AFC.
Baca Juga: Shin Tae-yong Ikut Khawatir atas Insiden di Stadion Kanjuruhan, Masa Depan Timnas Indonesia Terancam?
Hukuman FIFA itu sangat memukul Indonesia karena tak ada kompetisi resmi yang berjalan.
Untuk mengisi kekosongan, digelarlah turnamen tak resmi bernama Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman.
Kemenpora akhirnya menyerah dan mencabut surat keputusan pembekuan PSSI pada 10 Mei 2016.
FIFA langsung meresponsnya pada 13 Mei 2016 dengan mencabut sanksi untuk Indonesia dan kembali mengakui keanggotaan PSSI.
Brunei Darussalam juga pernah terkena sanksi FIFA selama 2 tahun.
Itu terjadi setelah pada September 2009 pemerintah Brunei membekukan Federasi Sepak Bola Brunei (BAFA) dan menggantinya dengan FADB pada Desember 2008.
FIFA mencabut sanksi itu pada Mei 2011 setelah mengakui Federasi Sepak Bola Brunei yang baru, NFABD.
Ethiopia juga sempat terkena sanksi FIFA 10 bulan.
Itu terjadi gara-gara pemerintah Ethiopia menyingkirkan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Ethiopia (EFF) pada Januari 2008.
Sanksi itu akhirnya dicabut FIFA pada November 2008 setelah Ethiopia menunjuk Ketua Umum EFF tanpa intervensi pemerintah.
Masih ada beberapa negara lain yang terkena sanksi FIFA karena intervensi pemerintah seperti Peru 1 bulan, Yunani 4 hari, Kuwait 1 bulan, dan Nigeria 2 minggu.