Kemudian, kata Yayuk, masalah keuangan yang terlambat dikucurkan karena terhambat birokrasi.
"Saya banyak sekali menerima aduan dari atlit beberapa cabang olahraga, kenapa uang akomodasi banyak yang belum turun. Terus terang, masalah dana akomodasi ini saja belum tuntas sampai sekarang padahal SEA Games 2017 sudah selesai," urainya.
Semua kendala tersebut, ungkap Yayuk, bukan berada di Satlak Prima melainkan di Kemenpora. Sebab, Satlak Prima tugasnya membuat program dan mendesain agar cabang-cabang olahraga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
Selain itu, kata Yayuk, keberadaan Satlak Prima sangat dibutuhkan dalam pengawasan. "Cabang-cabang olahraga tidak semuanya jujur dan perlu pengawasan. Kok, Satlak Prima yang bertugas untuk itu justru malah dikorbankan," ujarnya.
Sama halnya dengan mantan Deputi Kemenpora Joko Pekik Irianto, Yayuk juga sepakat terlalu riskan jika pemerintah membubarkan Satlak Prima mengingat waktu pelaksanaan Asian Games 2018 hanya tinggal 11 bulan lagi.
"Kalaupun ada induk-induk organisasi (PB/PP) yang mengatakan wah sekarang bagus anggaran akan langsung turun itu perlu juga diingatkan. Masalah pertanggungjawaban dana APBN itu berat dan tidak semua PB/PP akan mampu," ungkapnya.
Terkait pernyataan Sesmenpora Gatot Dewa Broto yang menyebutkan akan melibatkan KONI Pusat dalam melakukan verifikasi atlet, kata Yayuk, KONI tidak perlu dilibatkan lagi karena sudah tidak lagi terlibat dalam pembinaan atlet elit.
"KONI itu fungsinya untuk program pembinaan jangka panjang. Jadi, KONI tidak perlu dilibatkan karena Satlak Prima lah yang paling memahaminya," tandasnya.
Ke depan, kata Yayuk, perlu adanya revisi UU Sistem.Keolahragaan Nasional (SKN) menyangkut peran KONI, KOI, dan Satlak Prima.
"Saya menyoroti setidaknya ada 3 pasal yang perlu diamandemen setelah Asian Games.2018. Yakni, peran KONI, KOI dan Satlak Prima," selorohnya.
| Editor | : | Imadudin Adam |
| Sumber | : | Tribunnews.com |
