Arianto menambahkan, selain berpengalaman menangani berbagai event olahraga, pejabat dari kalangan birokrasi juga berpengalaman dalam proses administrasi dan pencairan dana.
"Namun, yang terpenting bagi kami, dia harus mampu berkoordinasi, mau dan mampu melayani serta bekerjasama dengan kami. Dia juga harus siap kapan saja saat dibutuhkan,” jelasnya.
(Baca Juga: Pegulat Pelatnas Asian Games 2018 Bisa Berubah)
Fareza Tamrella mengingatkan, pembubaran Satlak Prima salah satunya didasarkan pada kenyataan bahwa keberadaannya justru memperpanjang rantai birokrasi. Tanpa Satlak Prima, ia berharap pengambilan keputusan di birokrasi nantinya dapat berlangsung lebih cepat dengan mekanisme yang tak rumit.
Sementara itu, Fully Sutan Aswar berpendapat sama. Cabor adalah organisasi yang mengelola para pahlawan olahraga. Ia punya beban dan target mengharumkan nama bangsa dan negara lewat capaian prestasi.
Karena itu, hubungan harmonis pengurus cabor dan Deputi IV semestinya menjadi pertimbangan utama.
"Tak cukup hanya berbekal pemahaman terhadap olahraga, dia juga mesti memahami karakter dan kebutuhan cabor. Dalam waktu yang tersisa menuju Asian Games, tentu kami lebih memilih personal di kementerian yang mudah berinteraksi dengan cabor,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Pemerintah Didesak Pangkas Hambatan Birokrasi)
| Editor | : | Imadudin Adam |
| Sumber | : | Tribunnews.com |
