Piala Dunia 2022, di Bawah Bayang-bayang Suram Pelanggaran HAM Pekerja Migran

BOLASPORT.COM - Piala Dunia 2022 yang tinggal kurang dari empat bulan masih dihantui isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran yang membangun infrastruktur di Qatar. 

Piala Dunia 2022 akan berlangsung di Qatar pada 21 November-18 Desember mendatang dan menjadi Piala Dunia ke-22 sejak pertama kali dimulai. 

Turnamen sepak bola terbesar sejagat tersebut terasa lebih istimewa karena Piala Dunia 2022 akan jadi edisi pertama yang digelar di Timur Tengah. 

Kendati demikian, tidak berarti segalanya soal Piala Dunia 2022 berisi hal yang baik-baik saja. 

Piala Dunia 2022 dan Pemerintah Qatar menjadi sorotan soal persiapan hajatan sepak bola antarnegara itu. 

Sorotan utama adalah soal kesejahteraan pekerja migran yang membangun infrastruktur seperti stadion dan akomodasi seperti hotel, bandara, jalanan, hingga sistem transportasi darat untuk mendukung kelancaran Piala Dunia 2022. 

Laporan dari The Guardian pada 2021 yang dikutip BolaSport.com menyebutkan bahwa tidak kurang dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal dunia. 

Data gabungan dari India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka menunjukkan ada 5.927 kematian pekerja migran dari 2011 hingga 2020. 

Adapun data dari Kedutaan Besar Pakistan di Qatar mengungkapkan adanya 824 kasus kematian pekerja negara mereka dari 2010 hingga 2022. 

Angka ini merupakan akumulasi dari 2010 atau sejakQatar memenangi proses bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. 

Tingginya angka tersebut mengindikasikan jika dirata-rata ada 12 pekerja yang meninggal setiap pekan. 

Angka yang sudah dirilis oleh The Guardian pun diyakini belum mencakup jumlah kematian keseluruhan karena data tersebut belum memasukkan angka kematian pekerja dari negara lain, seperti Filipina dan Kenya. 

???????? Neymar's #FIFAWorldCup debut was spectacular! ✨

???? Where does he rank among Brazil's greatest ever players? @neymarjr | @CBF_Futebol pic.twitter.com/I8fbbp9VhY

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 24, 2022

“Jumlah kematian pekerja migran sejak 2011 sangat tinggi, hanya karena Qatar memenangi kontes sebagai tuan rumah Piala Dunia,” kata Nick McGeehan, Direktur FairSquare Projects. 

Organisasi ini merupakan grup advokasi yang khusus menangani hak-hak pekerja di Timur Tengah. 

Temuan ini layak disebut mencengangkan. 

Tidak heran jika FIFA dan Pemerintah Qatar mendapatkan kritik tajam, terutama dari organisasi yang berfokus pada isu Hak Asasi Manusia, termasuk Amnesti Internasional. 

Dalam pernyataan resmi pada bulan Mei 2022, Amnesti Internasional menyebut FIFA ikut bertanggung jawab dalam isu kemanusiaan yang hadir karena keputusan mereka menjadikan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. 

FIFA dinilai abai terhadap rekam jejak Qatar mengenai isu hak asasi manusia. 

“Dengan sejarah pelanggaran HAM di Qatar, FIFA seharusnya tahu risiko yang dihadapi para pekerja saat mereka memutuskan menjadikan Qatar sebagai tuan rumah,” kata Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional, Agnes Callamard. 

“Meski demikian, tidak satu pun dari FIFA menyebutkan soal pekerja migran atau aspek HAM dalam evaluasi mereka terhadap proposal yang diajukan Qatar.”

“FIFA melakukan terlalu sedikit untuk mencegah risiko-risiko yang ada.” 

Amnesti Internasional pun menuntut FIFA memberikan ganti rugi kepada pekerja migran yang dirugikan oleh penyelenggaraan Piala Dunia. 

Tidak tanggung-tanggung, FIFA dituntut harus mengeluarkan uang setara 440 juta dolar AS atau Rp 6,5 triliun, yang merupakan anggaran penyelenggaraan Piala Dunia. 

“Mungkin sekarang sudah terlambat untuk menghapus penderitaan karena pelanggaran di masa lalu. Namun, baik FIFA maupun Qatar harus bertindak untuk mencegah lebih banyak pelanggaran HAM terjadi.” 

“Menyediakan kompensasi untuk pekerja yang sudah berkontribusi banyak untuk Piala Dunia 2022 supaya bisa terlaksana serta mengambil langkah untuk mencegah insiden serupa terjadi bisa menjadi contoh komitmen FIFA dalam menghormati hak asasi manusia,” ujar Callamard. 

Kritik bukan cuma datang dari Amnesti Internasional. 

Pure shot-stopping excellence ???? @Manuel_Neuer's #FIFAWorldCup saves are incredible! ????????

Discover the story behind Germany's 2014 #FIFAWorldCup triumph on FIFA+ ⤵️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 22, 2022

Dalam lingkup sepak bola pun kritik untuk FIFA terdengar, salah satunya yang disuarakan oleh Lise Klaveness, Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia.

Dalam pertemuan dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, dan Hassan Al-Thawadi, Supreme Committee Qatar, perempuan berusia 41 tahun itu mengingatkan pentingnya bagi semua pemangku kepentingan memperhatikan isu HAM di negara berpopulasi 2,8 juta jiwa tersebut. 

“Pihak Qatar menunjukkan beberapa perubahan yang sudah mereka lakukan dan kami memercayai mereka. Namun, tugas kita semua adalah menuntut perbaikan yang lebih besar.” 

“Saya percaya kita semua harus mendorong implementasi nyata soal perbaikan upah minimum, sistem yang melanggar HAM, hingga pemberian waktu istirahat yang memadai.” 

“Kami mendengar opini dari banyak organisasi bahwa perubahan yang lebih besar masih sangat bisa terjadi. Sekarang tugas kita semua mendorong perubahan itu.” 

“Perhatian soal isu ini karena Piala Dunia sangat efektif. Momentum ini harus dimanfaatkan,” tutur Klaveness.

Klaveness bukan satu-satunya suara dari komunitas sepak bola yang mencoba mengangkat topik tersebut. 

Pelatih Inggris, Gareth Southgate, pun menyuarakan kecemasan yang sama jelang turnamen Piala Dunia 2022. 

Sikap FIFA

Jika hendak dirunut, kontroversi soal Piala Dunia 2022 tidak selesai di isu hak asasi manusia pekerja migran. 

Qatar juga menjadi sorotan soal persekusi terhadap komunitas LGBT.

Karena itu timbul pertanyaan tentang aman-tidaknya suporter sepak bola yang merupakan anggota komunitas ini datang dan menonton ke stadion. 

Sederetan masalah ini mungkin akan menimbulkan anggapan bahwa Piala Dunia 2022 takkan segemerlap yang diharapkan, di saat turnamennya saja dibangun di atas penderitaan ribuan orang. 

FIFA pun tahu mereka punya andil dalam situasi yang ada. 

Sekjen FIFA, Fatma Samoura, dalam wawancara dengan Al-Jazeera pada 2021 mengatakan FIFA sudah mengambil beberapa langkah yang dinilai tepat menyikapi isu ini. 

Namun, Samoura memastikan FIFA tetap mendukung Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. 

“Hal pertama yang kami lakukan adalah mendirikan badan penasihat HAM pada 2016 untuk menangani isu ini. Mereka memberikan beberapa rekomendasi kepada FIFA.”

“Sejak 2017, 85 persen masukan mereka kami terapkan untuk Piala Dunia 2018 dan juga untuk Qatar.”

“Masalah hak asasi manusia adalah problem di banyak negara. Pemerintah dan otoritas setempat serius menanggapi isu ini, terbukti dari sekitar 400 ribu pekerja yang menerima kenaikan gaji.” 

“FIFA pun terus bekerja sama dengan organisasi pekerja internasional untuk memonitor situasi. Akomodasi para pekerja dicek reguler untuk memastikan mereka hidup layak.” 

“Ini proses yang lama, apalagi untuk menyamai level beberapa negara lain. Namun, Qatar bisa menjadi inspirasi bagi semua negara,” ujar Samoura. 

Terbaru, FIFA juga merilis kebijakan jelang Piala Dunia 2022 yang mencoba menjamin keberpihakan mereka terhadap inklusivitas pada turnamen tersebut.

Baca Juga: PIALA DUNIA - Tak Cuma Jadi Penggembira, Target Amerika Serikat adalah Juara

FIFA memberlakukan sanksi keras untuk pemain, pelatih, ofisial, agen pertandingan, dan semua pemangku kepentingan yang melakukan tindakan pelecehan atau menyakiti orang lain selama turnamen. 

“Saat ada anggota komunitas sepak bola di kompetisi FIFA melakukan tindak kekerasan, mereka melanggar misi FIFA dan tidak sesuai keinginan untuk mempromosikan integritas dalam olahraga serta nilai soal olahraga yang aman,” demikian isi pernyataan FIFA.