Exco PSSI Bantah Ada Suap Menyuap di KLB PSSI untuk Cari Ketum Baru

BOLASPORT.COM - Anggota Exco PSSI, Yoyok Sukawi, membantah dengan tegas tuduhan para netizen di media sosial terkait adanya kasus suap menyuap di Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

Menurut Yoyok Sukawi, netizen hanya berbicara tanpa mencari fakta sesungguhnya.

Netizen banyak berbicara itu karena dalam dua periode ketua umum PSSI tidak bisa menyelesaikan masa baktinya untuk memimpin sepak bola Indonesia.

Pada periode 2016-2020, PSSI sebenarnya dipimpin oleh Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi meraih 76 suara voters dan mengalahkan lawannya yakni Moeldoko yang hanya mendapatkan 23 suara voters.

Pada 12 Februari 2018, Edy Rahmayadi memutuskan untuk cuti sebagai ketua umum PSSI sampai akhir Juni 2018.

Edy Rahmayadi pun kembali bekerja di PSSI tetapi dengan status rangkap jabatan.

Sebab, pada 5 September 2018, Edy Rahmayadi dipercaya untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Pada 20 Januari 2019, Edy Rahmayadi memutuskan untuk mundur dari ketua umum PSSI.

Jabatan ketua umum PSSI dipegang oleh Joko Driyono, tetapi hanya bertahan satu bulan saja.

Baca Juga: Mengapa AC Milan Berharap Rafael Leao Tampil Buruk di Piala Dunia 2022? Ini Penjelasannya

Pasalnya Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Antimafia Bola.

Lengsernya Joko Driyono membuat PSSI menggelar KLB PSSI pada 2 November 2019, dimana Mochamad Iriawan terpilih menjadi ketua umum.

Mochamad Iriawan memimpin PSSI dari 2019 sampai 2023.

Satu tahun jelang masa kepengurusan Mochamad Iriawan berakhir, sosok yang akrab disapa Iwan Bule itu diminta keluar dari PSSI.

PSSI di bawah komando Mochamad Iriawan dinilai gagal karena adanya Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Baca Juga: Liga 1 2022/2023 Dilanjutkan dengan Sistem Bubble, Pelatih Bali United: Tidak Ideal

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) meminta harus ada KLB PSSI untuk mencari kepengurusan baru, kalau tidak kompetisi tak dapat dilanjutkan.

Mendengar itu, Mochamad Iriawan dengan tegas setuju adanya KLB PSSI dan berharap kompetisi bisa digelar sebelum itu digelar.

Adapun KLB PSSI akan digelar pada 16 Februari 2023 sesuai arahan FIFA.

Tidak tuntasnya masa jabatan dalam dua periode PSSI mengundang komentar sinis dari netizen.

Yoyok Sukawi pun bertanya-tanya netizen itu tahu tentang sepak bola atau tidak.

Baca Juga: Legenda Timnas Belanda Bicara Pemain Keturunan yang Gabung ke Timnas Indonesia

"Yang ngomong itu netizennya mengurus bola apa gak?"

"Kalau yang ngomong bukan mengurus bola, gak pernah ngurus bola, saya bilang yang mengurus bola lho, bukan bermain sepak bola, ya diam saja."

"Tapi kalau yang ngomong ini pengurus bola, boleh dia ngomong itu," ucap Yoyok Sukawi.

Yoyok Sukawi mengakui bahwa sepak bola di Indonesia belum sempurna.

Meski begitu, ia juga menilai banyak tanggapan netizen itu yang tidak benar termasuk adanya kasus suap menyuap saat KLB PSSI.

Baca Juga: 2 Legenda Timnas Indonesia Ramaikan Trophy Tour AFF 2022, Tim Besutan Shin Tae-yong Didoakan Juara

Menurut Yoyok Sukawi, voters dalam KLB PSSI itu bukan hanya satu jenis pekerjannya, tapi banyak.

Voters PSSI itu ada yang latar belakangnya bupati, gubernur, pengusaha, ketua dewan, anggota dewan, pedagang, bahkan ada yang bukan siapa-siapa.

Yoyok Sukawi membantah dengan adanya kasus suap berkedok uang saku sebelum pemilihan kepengurusan PSSI. 

"Saya mau tanya, orang-orang sekelas Mas Azrul Ananda masak mau disuap, terus Pak Umuh Muchtar yang rumahnya sangat besar masa mau disuap, coba netizen di mapping dulu sebelum berbicara," ucap Yoyok Sukawi.

"Lalu ada Pak Edy Rahmayadi yang sekarang di PSMS Medan sebagai voters, masa mau disuap, jadi bukan begitu pemikirannya, itu hanya asumsi saja kalau ada bagi-bagi uang dan suap menyuap," lanjut Yoyok Sukawi.

Baca Juga: Tak Hanya Waspadai Thailand, Marc Klok Juga Pasang Mata ke Tim Ini di Piala AFF 2022

Yoyok Sukawi mengakui bahwa PSSI memang menyiapkan uang saku kepada para voters untuk datang ke KLB.

Uang saku itu resmi dan harus tanda tangan karena ada peraturannya.

Yoyok Sukawi mengatakan bahwa memang uang saku dari PSSI kepada voters itu sangat besar.

Kendati demikian, Yoyok Sukawi tidak mau menyebutkan besaran uang yang diterima voters dari PSSI.

"Uang saku itu memang besar, masa teman kami yang dari Papua mau dikasih uang saku Rp 1 juta, gak mungkin."

Baca Juga: Starting XI Tunisia Vs Australia - Kuda Hitam Piala Dunia 2022 Lomba Lari dari Juru Kunci

"Biasanya satu klub itu yang datang dua orang, satu voters dan satu delegasi."

"Kalau masing-masing dikasih Rp 20 juta uang sakunya ya itu resmi dari PSSI dan harus tanda tangan," kata Yoyok Sukawi.

CEO PSIS Semarang itu menegaskan uang saku tersebut bukan dari negara tapi hasil PSSI memutar kompetisi, sponsor, dan bantuan FIFA.

Setiap mau kongres, lanjut Yoyok Sukawi, PSSI mendapatkan bantuan dana dari FIFA dan itu jelas secara resmi.

"Uang saku yang PSSI kasih itu sah di atas hukum dan bisa dipertanggungjawabkan."

Baca Juga: Ditawari Cristiano Ronaldo, 9 Klub Besar Eropa Kompak Tutup Pintu, Hanya Tersisa 2 Opsi untuk Pelabuhan Baru CR7

"Tapi kadang-kadang netizen ini punya asumsi aneh."

"Contoh kaya saya misalnya, saya tugas sebagai Plt Asprov DKI Jakarta dan PSIS Semarang, dapat dua uang saku gitu, ya tidak boleh, hanya satu saja," ucap Yoyok Sukawi.

Seperti diketahui, Yoyok Sukawi diberikan tugas untuk menjadi Plt Asprov DKI Jakarta.

Ia diminta untu menjalankan kongres pemilihan Asprov DKI Jakarta.

"Saya dapat tugas di Asprov DKI Jakarta selama dua bulan ke depan."

"Permasalahan di Asprov DKI Jakarta harus selesau sebelum KLB PSSI digelar," tutup Yoyok Sukawi.