"Hal ini dilakukan semata mata untuk menghukum para Ketua Pengprov yang berani menyuarakan dan menegakkan aturan organisasi,” ujar Deri yang juga mantan Walikota Sawah Lunto, Sumbar, dalam rilis yang diterima BolaSport.com, Jumat (19/7/2024).
Sementara itu Pengurus Pengprov Pordasi NTB, Abdul Malik menjelaskan bahwa semua ini berawal saat Triwatty yang mengubah agenda Rakernas di Yogyakarta pada 9 November 2023.
Semestinya Rakernas tersebut membahas persiapan pemilihan Ketum PORDASI periode selanjutnya yang diagendakan pada Munas Januari 2024.
Namun ternyata mendadak diubah menjadi persiapan perpanjangan masa jabatan dirinya dengan dasar surat edaran KONI yang ditandatangani Ketum KONI, Marciano Norman.
KONI langsung membuat keputusan memperpanjang masa jabatan kepengurusan induk cabang olahraga berkuda demi keberhasilan di PON (Pekan Olahraga Nasional) ke-21 2024.
"Ini jelas – jelas melanggar AD/ART Pordasi dan mengkebiri hak anggota pemilik suara dalam menentukan dan memilih Ketua Umum melalui mekanisme Munas, bukan Rakernas."
"Apalagi yang menjadi dasar perpanjangan adalah Surat Edaran KONI, surat permohonan perpanjangan kepada KONI dan kemudian SK perpanjangan kepengurusan yang juga dikeluarkan dari KONI."
"Bagaimana mungkin hak suara para anggota Pordasi yang otonom, dirampok secara inskonstitusional oleh KONI yang bukan pemilik suara,” ucap Abdul Malik.
| Editor | : | Mochamad Hary Prasetya |
| Sumber | : | BolaSport.com |
